Setelah saya posting Pidato Mendikbud RI dalam rangka peringatan HUT RI Ke-70 Tahun 2015, kini saya mau berbagi Pedoman Peringatan dan Pidato
Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka HUT Ke-70
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang bersumber dari Sekretaris Negara.
Berikut isi lengkap pidato kenegaraan perdana Jokowi yang disampaikan di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015):
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.
Marilah
kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam
rangka Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70.
Hari
ini di depan sidang yang terhormat, saya akan menyampaikan Pidato
Kenegaraan pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,
Kita
patut berterimakasih kepada para pendahulu kita, para pemimpin
nasional, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J.
Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri,
dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas perjuangan dan kerja
keras para pemimpin nasional tersebut, disertai dukungan sepenuh hati
dari seluruh rakyat Indonesia, hari ini di saat kita memperingati 70
tahun Indonesia Merdeka, kita mempunyai modal yang lebih dari cukup
untuk melompat maju.
Persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan
rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan
mobilitas sosial terbuka lebar. Saat ini, kita telah memiliki hampir 300
ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak
termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Lebih
dari itu, Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari
Miangas hingga Rote, adalah negeri dengan jumlah penduduk Muslim
terbesar di dunia, negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dalam hal
berdemokrasi, kita telah menjadi salah satu contoh gemilang di dunia.
Dibandingkan dengan tahun 2013, indeks demokrasi kita naik dari 63,72
menjadi 73,04 pada tahun 2015. Kita juga memiliki pemilih muda yang
kritis, dan bersemangat mengawal jalannya demokrasi dan pemerintahan.
Selain
itu, saat ini Indonesia juga mempunyai jumlah kelas menengah yang
signifikan dan akan terus bertambah seiring dengan bonus demografi yang
sedang dan akan kita nikmati. Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia juga
mengalami lonjakan Produk Domestik Bruto, dari sekitar 1000 triliun
rupiah, menjadi sekitar 10 ribu triliun rupiah dan menjadi kekuatan
ke-16 ekonomi dunia. Kini Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara
maju di Forum G-20.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Semua
itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar.
Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa
kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang di hadapan kita.
Selama
ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global,
yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama.
Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan
dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama,
juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa.
Menipisnya budaya
saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat
maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, organisasi
kemasyarakatan, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini
terjebak pada lingkaran ego masing-masing. Hal ini tentu saja menghambat
program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan
tumbuhnya karakter bangsa.
Lebih-lebih, saat ini ada
kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya, dalam
berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin
kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan
memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja
produktif. Masyarakat mudah terjebak pada ‘histeria publik’ dalam
merespon suatu persoalan, khususnya menyangkut isu-isu yang berdimensi
sensasional.
Tanpa kesantunan politik, tatakrama hukum dan
ketatanegaraan, serta kedisiplinan ekonomi, kita akan kehilangan
optimisme, dan lamban mengatasi persoalan-persoalan lain termasuk
tantangan ekonomi yang saat ini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Kita
akan miskin tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Saudara-saudara yang saya hormati,
Sekarang
ini siklus perekonomian global maupun nasional kurang menggembirakan.
Goncangan ekonomi seperti itu bukanlah yang pertama kali kita rasakan.
Kita telah mengalami berulangkali. Kita optimis dapat melaluinya dengan
selamat.
Selain itu, banyak masalah mendasar yang menuntut
penyelesaian. Di bidang pangan, kita belum mencapai kedaulatan pangan,
rentan gagal panen, dan mudah diterpa ketidakstabilan harga pangan. Di
bidang infrastruktur, moda transportasi massal di tiap wilayah masih
sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.
Di bidang
maritim, illegal fishing, pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut
menyebabkan kerugian negara sangat besar. Sedangkan untuk energi, kita
masih menghadapi masalah ketersediaan tenaga listrik untuk menopang
kehidupan warga dan pembangunan ekonomi. Ditambah lagi, produksi BBM
masih defisit sekitar 600 ribu barel per hari.
Sementara itu,
di bidang kesehatan, gizi buruk dan angka kematian ibu yang relatif
tinggi masih menjadi masalah utama. Di bidang pendidikan, rata-rata lama
sekolah baru mencapai sekitar 8 tahun dari 12 tahun wajib belajar.
Selain itu, kita juga belum mentas dari kemiskinan dan kesenjangan
sosial, baik antar kelompok masyarakat maupun antarwilayah. Gini ratio
tahun ini masih di atas 0,4. Yang memperihatinkan fenomena kekerasan
terhadap anak diduga juga meningkat.
Indonesia juga dihadapkan
pada beberapa cobaan. Letusan Gunung Sinabung, Gunung Raung, hujan salju
di Papua, dan dampak El-Nino serta perubahan iklim. Tanpa diduga,
beberapa bulan lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara jatuh di
Medan dan merenggut sejumlah prajurit terbaik kita dan masyarakat sipil.
Pemerintah tentu tidak hanya berpangku tangan. Dengan kemampuan
yang ada, kita berikan bantuan dan pertolongan kepada warga yang
tertimpa musibah. Kita berikan penghormatan dan penghargaan kepada para
prajurit yang gugur akibat jatuhnya pesawat Hercules.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kunci untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut adalah persatuan. Persatuan!
Pada
tahun-tahun awal kemerdekaan, bangsa Indonesia terus dihadapkan pada
persoalan besar, yaitu melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa.
Dalam
kondisi sulit seperti itu, hubungan antara pemimpin dengan pemimpin,
antara pemimpin dengan rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat, justru
terjalin sangat erat dan mendalam. Semangat persatuan mereka laksana
semen yang menyatukan butir-butir pasir menjadi pilar yang kokoh. Karena
persatuan itu, kita tetap menjadi bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Oleh
sebab itu, untuk mengatasi seluruh persoalan bangsa dewasa ini, kita
harus tetap utuh, bekerja bahu membahu, tidak boleh terpecah belah
oleh pertentangan politik dan kepentingan jangka pendek. Sehingga
kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan dapat terwujud.
Seperti Saudara-saudara ketahui, saya
baru saja melakukan perombakan Kabinet Kerja. Keputusan ini saya ambil
guna memperkuat kinerja Pemerintah untuk percepatan implementasi
program aksi pembangunan. Para putra terbaik bangsa harus mau
berkeringat, membanting tulang membangun bangsa dan negara. Bagi saya,
perombakan Kabinet Kerja adalah salah satu jembatan terbaik untuk
memenuhi janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam
perikehidupan mereka.
Saudara-saudara yang saya banggakan,
Konsolidasi
demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan
nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.
Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi
produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan
desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia,
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap
mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan
manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanpa
keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa
meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara
ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional.
Sejauh ini
Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan
berkelanjutan. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian
fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi.
Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita
kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio,
rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata
kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong
pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Saya
memahami, kebijakan yang saya ambil di awal pemerintahan adalah
kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak
kepada rakyat.
Namun, moral politik saya mengatakan, saya harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah
awal yang saya tempuh adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke
sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga
menata jalur pengadaan dan distribusi BBM. Kita harus meninggalkan
perilaku konsumtif menjadi produktif.
Sebagai ilustrasi, tahun
2014, sekitar 240 triliun rupiah subsidi BBM hanya dibakar di
jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil
pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung,
di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai praktik
yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan
untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan
kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan
sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pemerintah
menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu
mengurangi kenyamanan hidup kita. Namun untuk jangka panjang, kebijakan
yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.
Banyak
infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk
dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Banyak program bantuan sosial
untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk
membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Banyak program
perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk
seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang bisa digerakkan. Semua itu bisa kita lakukan dengan
pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak
tepat sasaran.
Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang
rentan terhadap perubahan, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat,
Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial
untuk Penyandang Disabilitas Berat. Pemerintah juga akan terus mendukung
efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional,
baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Berbagai
program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita
yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami
penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari
pembangunan nasional yang produktif.
Saudara-saudara yang saya muliakan,
Sejalan
dengan nafas Nawacita, Pemerintah saat ini terus mempercepat
pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi
akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan,
akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api di
Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak
waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan
banyak galangan kapal.
Di bidang energi, dalam sepuluh bulan
ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik
di berbagai pelosok Tanah Air. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan
industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi, guna menjamin
pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita.
Kita juga
perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi
kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga
mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di
luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.
Pemerintah
juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat
dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa
sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif,
harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin
berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi bagi anak bangsa.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Saya
ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudera dan
laut. Laut kita yang terbentang luas, memiliki potensi ekonomi, potensi
pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam
oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga harus melindungi
laut kita dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan
sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan
kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang
pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
Salah satu agenda
saya yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi
bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan
galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah, kebijakan ini akan
mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian
laut, dan tata ruang laut yang baik.
Seiring dengan itu, kita
juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa
Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan
lautnya dengan penuh kesungguhan.
Itulah bagian awal dari upaya
kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja
digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan
regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan
dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Guna
mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental,
Pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri.
Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat.
Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari
bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,
penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi
bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
akan kokoh.
Seperti digariskan dalam UUD 1945, prinsip dasar
politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini menuntut
Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas,
mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Untuk itu Indonesia akan terus mengirimkan
pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik,
memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global.
Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam
menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di
Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim
Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan
Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar
saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai
demi kepentingan ukhuwah Islamiyah.
Kita juga akan membangun
kekuatan pertahanan Negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista
produksi dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan Negara
yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang
mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, serta melindungi sekitar 250 juta warganya. Kekuatan
pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter
negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.
Sejalan
dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,
Pemerintah mendorong sinergi KPK-POLRI-Kejaksaan Agung agar bahu membahu
dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Sinkronisasi dan
harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditingkatkan sehingga
terbangun sistem hukum yang modern, yang menekankan aspek preventif dan
fasilitatif.
Pemerintah juga telah membentuk Panitia Seleksi
Pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel,
independen, dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah,
yang dapat membawa lembaga anti-rasuah itu bekerja efektif, dan dapat
bekerjasama dengan penegak hukum lainnya, membersihkan jubah Republik
yang dikotori oleh korupsi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Secara
khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah
berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah
Damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi
di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk
masuk dan meliput di Papua.
Pemerintah juga berkomitmen untuk
melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan
emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara
lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara
lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta
membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat.
Saat
ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan
mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.
Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi
mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa
harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan
langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Di
akhir pidato kenegaraan yang terhormat ini, saya ingin berterimakasih
atas ketulusan, kesabaran, dan optimisme Saudara-saudara dan seluruh
rakyat Indonesia, sehingga Pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan
transformasi fundamental perekonomian nasional.
Juga kepada
beberapa perwakilan Saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil,
pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara olimpiade sains dan
teknologi, olah raga, dan lain-lain, atas prestasi dan dedikasinya yang
luar biasa, yang ikut hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat
ini.
Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang
pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai
Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari
ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental.
Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang,
optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter
bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dengan dukungan tulus,
kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah
transformasi fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah
pada saatnya akan berbuah manis.
Mengakhiri pidato ini, saya
ingin mengingat pesan Bung Karno pada Sewindu Peringatan Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1953; "...kita tidak
bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara
seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya."
Untuk hidup
sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. AYO KERJA untuk bangsa!
AYO KERJA untuk negara! AYO KERJA untuk rakyat!
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 14 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Download Salinan Pidato Presiden Jokowi DISINI
Download Pedoman Peringatan HUT RI Ke-70 Tahun 2015 DISINI
Sumber : Sekneg RI